Mewaspadai Narsisme Politik

Mewaspadai Narsisme Politik

Rabu, 24 April 2019, 07:33
Ilustrasi
Suara.id -Istilah narsis merupakan kosa kata sehari-hari yang sering kita dengar. Narsis biasanya untuk menyebut orang yang doyan selfie atau berlebihan membanggakan diri. Tak salah memang, karena makna narsis bisa dilekatkan pada personality yang merasa dirinya lebih bagus dan lebih sempurna ketimbang orang lain.

Narsisme pertama kali dikemukakan oleh psikolog ternama Sigmund Freud. Istilah narsis diambil Freud dari mitologi Yunani, Narcisus. Kisah tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada dirinya sendiri, sehingga sanggup berlama-lama menatap bayangannya sendiri di tepi telaga. Pada akhir kisahnya, Narcisus tenggelam karena berusaha menjangkau bayangannya di air telaga dengan tangannya.

Narsisme sebenarnya ada dalam setiap pribadi, karena membantu kita agar tidak bergantung pada figur orang lain, misalnya dalam mempersepsikan sebuah kesuksesan atau kegagalan, sebuah mekanisme kontrol dalam mencerminkan diri. Namun, narsisme berlebihan bisa menjadi patologi sosial, karena pribadi narsis cenderung meninggikan dirinya sembari merendahkan orang lain.

Narsisme dalam Politik

Pertunjukan narsisme juga mewarnai dunia politik. Bahkan ditengarai, banyak kediktatoran dipicu watak narsistik pelakon utamanya, seperti Pol Pot, Hitler, Mao Zedong hingga Stalin. Semua diktator tersebut cenderung menampilkan karakter yang mirip; anti kritik, suka menyalahkan, menganggungkan diri, dan mengontrol penuh kekuasaannya.

Di Indonesia, pasca demokrasi liberal diadopsi sepenuhnya, narsisme politik juga kian menggejala. Dapat kita lihat kini, panggung politik yang lebih menjual jargon, ilusi, bahkan menjurus megalomania, namun mengesampingkan hal-hal subtansial, seperti ide dan gagasan yang dapat menyambungkan idealitas yang dikampanyekan dengan kondisi objektif yang melatarinya.

Christopher Lach dalam The Culture of Narcissism, memang menyimpulkan narsisme lebih banyak menampilkan budaya permukaan dibandingkan budaya kedalaman. Sehingga akibat rasionalitas semu ini, demokrasi subtansial dengan agenda mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan menjadi terabaikan.

Narsisme dalam dunia politik tidak hanya berupa perilaku personal, bisa pula menjadi perilaku kelompok, sebuah narsisme kolektif. Konsep ini pertama kali dikemukakan psikoanalisis Erich Fromm, yang mengidentifikasi keyakinan berlebihan dan unjuk superioritas (glorifikasi) sebagai upaya menyembunyikan kerapuhan dan kegelisahan sebuah kelompok.

Hal ini lah yang membuat narsisme kolektif menunjukkan kecenderungan paranoid, depensif, dan menginginkan pengakuan kelompok lainnya. Berbeda dengan kepercayaan diri sebuah kelompok dalam arti positif, yang lebih cenderung partisipatif dan mengayomi, narsisme politik justru dapat menjadi pemicu polarisasi politik.

Dalam konteks ke-Indonesiaan kita yang majemuk, polarisasi politik tentu bukan lah sesuatu yang positif. Sebagai negara dengan beragam agama, suku, bahasa dan budaya, narsisme politik dapat membahayakan kohesi komunal. Sesuatu yang jika dibiarkan terus berlangsung, dapat menggangu masa depan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai anak bangsa yang tetap memandang keberagaman sebagai sebuah keniscayaan, tentu sudah waktunya kita bercermin diri, guna menghindar dari karakter narsisme politik, apalagi narsisme kolektif yang penuh mudarat. Jadi, mari kita gali kembali karakter asli bangsa kita yang rendah hati, egaliter, dan saling menghargai, yang niscaya kita ekspresikan dalam interaksi sosial dan interaksi politik.

Penulis: Ton Abdillah Has Ketua Umum Angkatan Muda MDI

TerPopuler